Koalisi IBUKOTA Mendaftarkan Kontra Memori Banding Polusi Udara

Jakarta – AMAR Law Firm beserta Tim Advokasi Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi IBUKOTA) mendaftarkan kontra memori banding dari warga terhadap lima pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus pencemaran udara pada hari Senin, 17 Januari 2022.

 

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta telah membuat keputusan atas perkara No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst pada tanggal 16 September 2021.

 

Majelis hakim memutuskan bahwa Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur dari DKI Jakarta divonis bersalah karena telah memperburuk pencemaran udara di Jakarta.

 

Atas hal itu, majelis hakim menghukum pejabat negara untuk memperkuat kebijakan dan standar mengenai kualitas udara dengan meningkatkan penegakan dan kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan, dan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang efektif dalam mitigasi polusi udara. Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.      

 

Pada Oktober 2021, Presiden RI serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri mengajukan banding atas vonis hakim. Untuk melawan argumentasi para tergugat, kontra memori banding pun didaftarkan.

 

Kontra memori banding yang dilayangkan oleh Koalisi IBUKOTA memiliki satu tujuan yaitu untuk memperkuat keputusan hakim di pengadilan tingkat pertama yang dinilai sudah tepat oleh tim advokasi. 

 

Kasus ini menunjukan kurangnya akuntabilitas dan tanggung jawab dari pihak pemerintah dalam memelihara dan mengatur polusi udara di Jakarta. Keputusan hakim tidak memberikan sanksi melainkan menegaskan kewajiban milik pemerintah sebagai langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun pemerintah gagal memenuhi kewajiban yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab mereka sejak awal.

 

Ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa warga harus menjalani begitu banyak langkah dan proses administrasi agar pemerintah dapat menjalankan kewajiban mereka dan melindungi hak warga atas udara bersih? Pengajuan kontra memori banding seharusnya menjadi peringatan untuk pihak pemerintah untuk mengemban tanggung jawab yang dimiliki dan memperlihatkan bagaimana kurangnya usaha dari pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi.